Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di SPBU 34.16805 Cileungsi Bogor Disorot, Pakar Hukum Reno SH Desak APH Bertindak Tegas

BOGOR – Detik Wib-Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.16805   yang berlokasi di Jalan Tunggilis, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan masyarakat.

Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, terlihat aktivitas yang dinilai mencurigakan di sekitar area SPBU tersebut. Seorang pria tampak duduk di dekat pompa pengisian bahan bakar sambil membawa muatan pisang.

Temuan visual tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kemungkinan adanya praktik penyaluran atau pemanfaatan solar subsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Aktivitas SPBU Jadi Sorotan

Berdasarkan pantauan di lapangan, SPBU tersebut melayani berbagai jenis kendaraan, termasuk kendaraan umum dan truk logistik.

Namun, aktivitas yang terlihat di sekitar lokasi menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme penyaluran solar subsidi, khususnya mengenai ketepatan sasaran penerima dan kepatuhan terhadap prosedur pembelian BBM bersubsidi.

Sebagaimana diketahui, BBM bersubsidi merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyalurannya harus diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Apabila ditemukan praktik penimbunan, penyalahgunaan, atau penyaluran solar subsidi di luar ketentuan, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Berpotensi Merugikan Negara dan Masyarakat

Dugaan penyalahgunaan solar subsidi tidak boleh dianggap sepele. Apabila terbukti terjadi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, antara lain:

1. Membebani anggaran negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

2. Mengurangi ketersediaan solar subsidi bagi masyarakat dan sektor yang berhak.

3. Membuka peluang keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan BBM bersubsidi.

4. Merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program subsidi pemerintah.

Pakar Hukum Reno, S.H.: Jangan Biarkan Subsidi Negara Disalahgunakan

Menanggapi persoalan tersebut, pakar hukum Reno, S.H., menilai dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pengawas.

Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi harus dipastikan tepat sasaran karena program tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari keuangan publik.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya praktik penyalahgunaan, penimbunan, atau penyaluran BBM subsidi yang bertentangan dengan ketentuan, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Subsidi pemerintah bukan untuk dimanfaatkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai hak masyarakat yang berhak menerima subsidi justru dirampas oleh praktik-praktik yang melanggar aturan," demikian pernyataan Reno, S.H.

Ia juga mendorong Pertamina dan instansi pengawas untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri mekanisme transaksi serta distribusi solar subsidi apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Menurutnya, pengawasan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar program subsidi energi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Warga Desak APH dan Pertamina Lakukan Pemeriksaan

Menyikapi temuan tersebut, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Pertamina, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas penyaluran solar subsidi di SPBU tersebut.

Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain:

- Pertamina dan pengelola SPBU melakukan evaluasi serta pemeriksaan transaksi penjualan solar subsidi.

- Polres Bogor melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

- BPH Migas melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.

- Instansi terkait memastikan proses verifikasi konsumen dan penggunaan barcode berjalan sesuai ketentuan.

"Kami meminta APH bertindak tegas. Jangan sampai subsidi negara dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Solar subsidi merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan pribadi," ujar salah seorang warga sekitar.

Redaksi Buka Ruang Klarifikasi

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pengelola SPBU, Pertamina, maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan mengenai aktivitas yang menjadi sorotan tersebut.

Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Tim Redaksi)