Camellia Panduwinata: Negara Butuh Setoran Pajak, Rakyat Butuh Keadilan Nyata

JAKARTA – DetikWib-Kebijakan perpajakan dan kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian serius dalam diskusi politik dan ekonomi yang disoroti Camellia Panduwinata, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Garda Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam pandangannya, pemerintah menghadapi tantangan penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus memastikan masyarakat tidak semakin terbebani oleh tekanan ekonomi, khususnya akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli.

Camellia menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan nasional. Penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta menjaga keberlanjutan fiskal negara. Namun, kebijakan perpajakan tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Negara memang membutuhkan pajak, tetapi rakyat juga membutuhkan keadilan. Jangan sampai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara justru mempersempit ruang hidup masyarakat yang saat ini sedang berjuang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai tekanan ekonomi,” ujar Camellia.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), besarnya penerimaan pajak, maupun indikator makroekonomi lainnya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, stabilitas harga, dan daya beli yang terjaga.

TIGA PERSPEKTIF KEBIJAKAN YANG PERLU DIPERKUAT

Camellia menyampaikan tiga hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, membangun sistem perpajakan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemampuan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pajak harus memperhatikan prinsip keadilan vertikal dan horizontal. Artinya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih besar perlu berkontribusi secara proporsional, sementara kelompok berpenghasilan rendah harus mendapatkan perlindungan agar tidak menanggung beban yang berlebihan.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pajak yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap konsumsi dan kebutuhan dasar masyarakat.

Kedua, menjadikan stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai prioritas kebijakan ekonomi nasional.

Pengendalian inflasi pangan, penguatan produksi dalam negeri, kelancaran distribusi, serta pengawasan rantai pasok harus dilakukan secara terintegrasi. Sebab, kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat kecil dan kelas menengah.

Ketiga, memastikan penerimaan negara kembali menjadi manfaat nyata bagi rakyat.

Pajak yang dihimpun dari masyarakat harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang memadai, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.

Camellia juga mendorong pemerintah memperkuat evaluasi kebijakan fiskal dengan menggunakan indikator yang lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat, antara lain inflasi pangan, pertumbuhan upah riil, pengeluaran rumah tangga, tingkat kemiskinan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

“Jangan hanya bertanya berapa besar penerimaan negara meningkat. Kita juga harus bertanya apakah pendapatan masyarakat ikut meningkat, apakah harga pangan terkendali, dan apakah kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera. Ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Garda Bangsa PKB Dorong Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan

Sebagai bagian dari Garda Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Camellia memandang bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Justru keduanya harus menjadi satu kesatuan dalam merumuskan arah pembangunan nasional.

Garda Bangsa, menurutnya, memiliki ruang strategis untuk ikut menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama generasi muda, pekerja, pelaku UMKM, perempuan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam kebijakan ekonomi.

Karena itu, pemerintah perlu terus membuka ruang dialog, memperkuat transparansi pengelolaan penerimaan negara, dan memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki dampak sosial yang terukur.

“Pembangunan yang kuat bukan hanya pembangunan yang mampu mengumpulkan penerimaan negara, melainkan pembangunan yang membuat rakyat mampu hidup lebih layak. Pajak harus menjadi instrumen gotong royong nasional, bukan sumber keresahan sosial. Negara harus kuat secara fiskal, tetapi juga harus kuat dalam menghadirkan keadilan bagi rakyatnya,” tutup Camellia.

Pesan utama: Negara membutuhkan penerimaan pajak yang sehat untuk membiayai pembangunan. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara akan tumbuh ketika penerimaan tersebut dikelola secara transparan, adil, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Red