OTT Bupati Tulungagung Soroti Masalah Struktural: Kekuasaan Kepala Daerah yang Besar dan Pengawasan Internal yang Lemah
JAKARTA Benua Post Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026, kembali membuka tabir persoalan lama dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Kasus ini bukan sekadar peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari masalah struktural yang laten: konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar di tangan Kepala Daerah (KD) disertai dengan lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Sepanjang tahun 2026 saja, tercatat sudah sepuluh Kepala Daerah (termasuk Bupati Tulungagung) yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi di daerah tidak bisa lagi hanya dipandang sebagai penyimpangan perilaku individu semata, melainkan sebagai indikator adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah di Indonesia. Analisis Dr. Djatmiko: Ketimp...