JAKARTA, Detik wib_
8/12/2025. Aroma penyalahgunaan ruang publik menyengat hebat di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara. Jalan Bekasi Timur IV, yang seharusnya menjadi hak mobilitas publik, kini diduga kuat beralih fungsi menjadi "lahan parkir pribadi" bagi kendaraan penjemput elite Sekolah Al-Wildan.
Ironisnya, kelumpuhan lalu lintas yang mengular hingga Kantor Kejaksaan ini ditengarai bukan sekadar masalah teknis, melainkan "proyek pembiaran" oleh oknum wilayah.
Berdasarkan informasi pada 24/11/2025
dokumen Video dan Foto diambil oleh Wartawan saat investigasi dilapangan.
Pantauan tim di lapangan mengungkap pemandangan memuakkan: deretan kendaraan mewah terparkir angkuh di bahu jalan sempit, memaksa Mikrotrans dan warga sekitar terjebak dalam kemacetan sistemik setiap hari.
Fenomena ini bukan lagi rahasia umum, namun tindakan tegas dari pemangku kebijakan lokal seolah lenyap ditelan bumi.
Diduga kuat,Kemacetan ini terjadi akibat adanya "main mata" antara pihak sekolah dengan oknum aparat wilayah setempat. Indikasi "pembicaraan di bawah meja" menguat seiring dengan bungkamnya instansi wilayah saat dikonfirmasi oleh awak media.
Investigasi wartawan diabaikan, seolah-olah hukum di Jatinegara bisa ditekuk oleh kepentingan tertentu.
*Oknum APH Nakal Jadi "Sandaran" Kemacetan
Warga menduga ada beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) nakal yang menjadi "sandaran" atau beking bagi pelanggaran kasat mata ini.
Hal ini memicu pertanyaan tajam: Siapa yang sebenarnya memimpin jalanan Jatinegara? Perda atau Oknum berkocek tebal?
"Kemacetan ini disengaja.
Ada koordinasi yang rapi antara oknum wilayah agar parkir liar ini tetap eksis. Warga adalah korban paling menderita di sini," cetus salah satu warga yang terdampak.
Desakan kepada Pemkot Jakarta Timur dan Gubernur DKI jakarta: Jangan Kalah dengan Beking! Ketidakberdayaan wilayah memaksa warga melayangkan desakan keras kepada Dinas Perhubungan DKI dan Pj Gubernur DKI Jakarta.
Warga menuntut: Audit Andalalin Sekolah: Mengevaluasi kembali izin sekolah yang tidak menyediakan fasilitas parkir internal mumpuni.
Sanksi Pembersihan Internal: Mencopot dan menghukum oknum instansi wilayah maupun APH yang terbukti menjadi "pembeking" praktik parkir liar ini.
Tindakan Represif: Penderekan tanpa pandang bulu terhadap semua kendaraan yang merampas hak jalan rakyat.
Jika Pemprov DKI tetap berdiam diri, maka citra Jakarta sebagai Global City hanyalah slogan hampa selama jalanan rakyat masih "dijajah" oleh konspirasi oknum dan hegemoni elite sekolah
Detik wib
43 m
Tidak ada komentar:
Posting Komentar